SBY Has Overseen Real Growth, but The Question Is: Who Really Benefited?

Continue reading “SBY Has Overseen Real Growth, but The Question Is: Who Really Benefited?”

Advertisements

RUU Pilkada: Kepala Daerah Dipilih DPRD mengembalikan Indonesia ke Rezim Orde Baru

agungkpu1
Direktur Eksekutif LANSKAP, Agung Wasono

SICOM-Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP), Agung Wasono bersama Nuruzzaman Amin (Peneliti LANSKAP) melalui siaran persnya yang di terima SICOM Selasa (9/9/14) di Jakarta mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini RUU Pilkada sedang dibahas di Panja Komisi II DPR RI. Di dalam rumusan mengenai Pemilihan Kepala daerah, muncul 3 opsi yakni:

1. Pasangan gubernur, walikota, dan bupati dipilih langsung seperti sekarang
2. Pasangan gubernur, walikota, dan bupati dipilih DPRD.
3. Gubernur dipilih langsung tetapi bupati dan walikota dipilih DPRD

Dari ketiga opsi tersebut, opsi kedua didukung oleh mayoritas fraksi yang ada di DPR RI (Koalisi Merah Putih + Fraksi Demokrat) versus Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura. Kemendagri juga pernah menyatakan mendukung Opsi Pilkada melalui DPRD dan bahkan berharap RUU ini diketok palu September 2014 ini (atau ketika pemerintahan masih dibawah Partai Demokrat/SBY).

Continue reading “RUU Pilkada: Kepala Daerah Dipilih DPRD mengembalikan Indonesia ke Rezim Orde Baru”

Kalau Dipilih DPRD, Kepala Daerah Bisa Dimakzulkan Kapan Saja

pilkada-provinsi-nusa-tenggara-barat-ilustrasi-_140905151205-209

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti lembaga analisa ekonomi, politik, dan kebijakan publik, Nuruzzaman Amin, menyatakan kepala daerah jika menjadi mandataris DPRD bisa dimakzulkan kapan saja. “Hal ini akan mengembalikan ke rezim sentralisasi, bukan lagi desentralisasi di Kabupaten/Kota,” paparnya, di Jakarta, Senin (8/9).

Desentralisasi memberikan kewenangan besar ke Kabupaten/Kota karena Kepala Daerah mempunyai legitimasi politik tinggi melalui Pilkada Langsung, dengan dipilih oleh DPRD, legitimasi tersebut menjadi hilang.

Rezim Pemilu dengan penguatan Bawaslu dan KPU menjadi tidak ada gunanya. Lembaga penyelenggara Pemilu jadi tidak berfungsi. “Terlihat bahwa RUU Pilkada ini bertentangan dengan Paket UU Pemilu yang saat ini ada,” paparnya.

Continue reading “Kalau Dipilih DPRD, Kepala Daerah Bisa Dimakzulkan Kapan Saja”