Inefisiensi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, jumlah anggaran dari APBN untuk penanggulangan kemiskinan selalu naik. Pada tahun 2010 anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN naik Rp. 27,8 triliun  dari Rp. 66,2 triliun pada tahu sebelumnya menjadi Rp. 94 triliun atau setara dengan kenaikan 42%.   Namun angka kemiskinan hanya mampu … Continue reading Inefisiensi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Advertisements

Korupsi di Indonesia; Mayoritas pada Pengadaan Barang dan Jasa

Sebagian besar tindak pidana korupsi yang merugikan negara berkaitan dengan APBN/APBD. Tipe korupsi yang mayoritas menjadi praktek di Indonesia berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah terjadi dan mudah dilakukan dengan melakukan mark up (penggelembungan harga) dan penyalahgunaan kewenangan. "Lebih dari 60 persen yang ditangani Komisi Pemberantasan … Continue reading Korupsi di Indonesia; Mayoritas pada Pengadaan Barang dan Jasa

Kualitas Parlemen; Politik Transaksional Penyusunan Undang-Undang

Salah satu cara menilai kualitas parlemen adalah dengan membandingkan target legislasi dan realisasinya. Untuk DPR RI periode 2009 – 2014 ini, semua tahun ditutup dengan target prolegnas yang tidak pernah tercapai, bukan hanya tidak tercapai tapi sangat jauh dari target yang mereka susun sendiri. Dari tahun 2010, pemenuhan target prolegnas tidak pernah lebih dari 50%. … Continue reading Kualitas Parlemen; Politik Transaksional Penyusunan Undang-Undang

Kompetensi Pegawai di Indonesia; Hanya 5% PNS yang kompeten

Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menyimpulkan bahwa mayoritas pegawai negeri sipil tak memiliki kompetensi yang memadai. "Dari 4,7 juta PNS yang ada, hanya lima persen yang memiliki kompetensi. PNS di Indonesia sebenarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu struktural dan fungsional. Sayangnya, kelompok fungsional ini tak diisi oleh tenaga ahli di bidangnya”. Demikian … Continue reading Kompetensi Pegawai di Indonesia; Hanya 5% PNS yang kompeten

Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Salah satu alat melihat kualitas kehidupan berdemokrasi adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Untuk tahun 2010 nilai IDI yang merupakan agregat dari kinerja seluruh provinsi di Indonesia sebesar 63,17 poin. … Continue reading Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Pasang Surut Kehidupan Demokrasi di Indonesia

 "Saatnya, bangsa ini merefleksi dan mengevaluasi demokrasi, apakah memberikan manfaat atau tidak bagi rakyat," (Susilo Bambang Yudhoyono, 15 Jan 2013) Perkembangan demokrasi dan tata pemerintahan di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari adanya reformasi 1998 yang digerakkan oleh kekuatan mahasiswa saat itu. 5 (lima) agenda reformasi yang menjadi misi perubahan menuju Indonesia yang lebih … Continue reading Pasang Surut Kehidupan Demokrasi di Indonesia