Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Salah satu alat melihat kualitas kehidupan berdemokrasi adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Untuk tahun 2010 nilai IDI yang merupakan agregat dari kinerja seluruh provinsi di Indonesia sebesar 63,17 poin. Apabila dibandingkan dengan tahun 2009. Nilai keseluruhan ini membuktikan kinerja demokrasi di Indonesia belum memuaskan.

Nilai kumulatif itu disumbang oleh tiga aspek demokrasi yang bervariasi. Aspek pertama adalah kategori baik dalam aspek kebebasan sipil sebesar 82,53. Aspek kedua berupa kategori sedang pada aspek lembaga demokrasi 63,11. Adapun kategori buruk adalah dalam aspek hak-hak politik sebesar 47,87. Dibandingkan dengan IDI 2009 terjadi penurunan indeks nasional sebesar 4,13 poin. Secara lebih rinci, bila dilihat distribusi indeks dalam ketiga aspek, kebebasan sipil mengalami penurunan 4,45 poin, hak-hak politik mengalami penurunan 6,73 poin, dan nilai indeks kelembagaan demokrasi mengalami kenaikan sebesar 0,39 poin.

Penilaian Prinsip Good Governance: Kualitas masih rendah

Kemitraan melalui Partnership Governance Index (PGI) pada tahun 2008 melakuan survei terhadap 33 provinsi di tingkat provinsi dengan melibatkan 6 prinsip good governance, yaitu participation, fairness, accountability, transparency, efficiency dan effectiveness di empat arena, yaitu pemerintah (political office), birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Secara umum rata-rata nilai PGI di 33 provinsi adalah 5,11 dengan masing-masing skor rata-rata per arena adalah 4,95 untuk pemerintah, 5,61 untuk birokrasi, 4,97 untuk masyarakat sipil dan 4,79 untuk masyarakat ekonomi.

Berdasar dimensi prinsip good governance yang berkaitan dengan tingkat keterbukaan pemerintah (Open Government), pemerintah memperoleh skor 5,04 untuk partisipasi, 6,69 untuk akuntabilitas dan 4,26 untuk transparansi. Sementara birokrasi memperoleh skor 3,78 untuk partisipasi, 6,55 untuk akuntabilitas dan 3,79 untuk transparansi. Di antara ketiga prinsip tersebut, yang cenderung memperoleh skor kurang bagus adalah transparansi sehingga menunjukkan bahwa tingkat transparansi pemerintah dan birokrasi Indonesia senantiasa harus selalu ditingkatkan.

Sementara itu, skor akuntabilitas terlihat terbaik di antara prinsip lain. Hal ini dikarenakan PGI hanya menggunakan indikator akuntabilitas secara prosedural seperti audit BPK yang secara umum telah dipatuhi oleh sebagian besar provinsi meskipun berada dalam kualitas cukup.

 Skor Rata-rata Nasional PGI 2008

Indonesia Masuk Kategori “Warning” Sebagai Negara Gagal

Survei Failed State Index/FSI atau Index Negara Gagal 2012, yang dipublikasikan oleh Fund for Peace menetapkan Indonesia sebagai “warning” beresiko sebagai negara gagal. Indonesia memang menunjukkan perkembangan ke arah membaik apabila dibandingkan FSI Index pada tahun 2011. Dalam survei tersebut Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 177 negara yang sebelumnya pada tahun 2011 Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 177 negara.

Dalam kategori tersebut, Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya menuju negara gagal. Indonesia memang tidak sendiri, bahkan negara seperti Cina dan India berada kelompok “warning” seperti Indonesia di urutan 76 dan 78. Sedangkan negara Asia Tenggara yang berada pada kelompok “warning” adalah Filipina urutan 58 Malaysia urutan 111 sedangkan Thailand pada urutan 84.

Fund for Peace mendasarkan penelitiannya berdasarkan 13 indikator yang merupakan rincian dari kondisi Politik, Ekonomi, dan Sosial di negara tersebut. Berdasarkan 13 indikator itu hasilnya dibagi menjadi 4 kriteria yakni negara-negara yang masuk kategori Alert, warning, moderate, dan sustainable. Negara-negara yang masuk kategori Alert seperti Somalia, Congo, Sudan, Zimbabwe, Afganistan dan untuk asia tenggara yang masuk kategori ini adalah Myanmar dan Timor Leste.

***