Menurut rilis yang diterima oleh ABC Australia Plus Indonesia, dalam diskusi ini, Koordinator Forum IDE, Joanita Wibowo, yang juga merupakan mahasiswa Universitas Sydney bertindak sebagai moderator.
Dalam diskusi yang berlangsung dua jam dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berdomisili di kota Sydney dan sekitarnya, menghadirkan dua pembicara, antara lain Agung Wasono, Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP), yang juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas New South Wales dan Dr. Salut Muhidin, Dosen Senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Macquarie.
Dalam paparannya Agung menjelaskan definisi masyarakat kelas menengah serta memberikan gambaran mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Seperti contoh, dalam paparannya, dia menyebutkan bahwa di Indonesia jumlah kekayaan 40 orang terkaya setara dengan jumlah kekayaan 60 juta orang termiskin.
Agung juga menekankan bahwa sangatlah penting dalam menentukan batas garis kemiskinan secara tepat karena akan berdampak luas, khususnya terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
“Menyandang status sebagai negara kelas menengah merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dan pemerintah tidak boleh tinggal diam dalam menyikapi hal ini,” lanjut Agung dalam presentasinya.
Selain itu, Agung Wasono mengingatkan akan bahaya dari jebakan kelas menengah (middle income trap) yang mungkin akan dialami oleh Indonesia jika tidak dapat segera naik kelas, dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas.
Di akhir paparannya, Agung memberikan beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia agar terhindar dari jebakan tersebut, antara lain meningkatkan investasi di bidang pembangunan manusia, menjamin kepastian dan kemudahan berbisnis, melakukan reformasi pajak, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik secara merata guna menunjang kegiatan ekonomi.
Sementara itu, pembicara kedua yaitu Dr. Salut Muhidin, memfokuskan pemaparannya mengenai fenomena kesenjangan sosial dalam kaitannya dengan isu modal manusia (human capital) yang berdampak pada kelas menengah di Indonesia.
Di awal presentasinya, Salut berusaha mendefinisikan siapakah yang dimaksud dengan kelas menengah “ngehe” dan beliau berpendapat bahwa golongan kelas ini memiliki pendapatan yang cukup baik (menengah) akan tetapi cara berpikir (mindset) mereka masih seperti golongan kelas bawah yang serba kekurangan dan cenderung tidak peduli dengan orang lain.
“Mereka yang dapat dikategorikan di kelas ini adalah mereka yang masih mengharapkan bantuan atau subsidi pemerintah, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), meskipun mereka sebenarnya trmasuk tidak layak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan kata lain secara ekonomi mereka sudah mulai membaik tetapi dalam bersikap, terutama kepekaan sosial masih sangat minim.” kata Salut Muhidin.
Dr Salut Muhidin juga mengingatkan bahwa isu kelas menengah yang masih bersikap “ngehe” ini bisa menjadi isu yang krusial dalam masyarakat Indonesia, mengingat pertumbuhan kelas mengengah yang semakin meningkat.
“Bisa dibayangkan kalau lebih banyak yang bersikap “ngehe” bagaimana Indonesia bisa lebih maju.” kata Dr Salut Muhidin.
Sebagai ahli demografi, Salut juga menjelaskan mengenai fenomena bonus demografi (demographic dividend) yang dialami Indonesia dengan empat karakteristik utama, yaitu pasok tenaga kerja yang besar akan berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita, peranan perempuan dalam membantu peningkatan pendapatan, peningkatan tabungan masyarakat yang perlu diinvestasikan secara produktif; serta modal manusia yang berkualitas.
Di akhir presentasinya, Salut menyampaikan studi yang dilakukan oleh Viktor Shvets di tahun 2012 yang berjudul “Why some countries succeed and others fail?” (Mengapa beberapa sukses, dan yang lainnya gagal) .
Dalam studi tersebut disebutkan ada enam faktor utama dalam menunjang kesuksesan suatu negara, antara lain kualitas modal manusia, kemampuan untuk berinovasi dan turut serta dalam global value chain, infrastruktur fisik yang baik, transparansi dan fleksibilitas iklim bisnis/usaha, struktur demografi serta komitmen politik dan publik untuk melakukan reformasi di segala bidang.
“Pemerintah perlu menjamin tidak ada lagi kesenjangan di bidang pendidikan, kesehatan dan nutrisi sehingga mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan sosial di Indonesia,” tutup Salut di akhir presentasinya.
Setelah pemaparan materi dari kedua pembicara, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Beberapa isu dan topik yang muncul pada sesi tanya jawab antara lain mengenai usaha pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menghadapi isu kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi, khususnya terkait dengan sistem jaminan/proteksi sosial, kondisi pasar tenaga kerja, hingga permasalahan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Sumber: Australia Plus Indonesia
LANSKAP Indonesia 