WARTA KOTA, PALMERAH— Korps Lalu Lintas Polri menyatakan masyarakat puas atas Operasi Simpatik 2014 yang dilaksanakan oleh Korlantas Mabes Polri. Berdasarkan hasil survey persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat atas Operasi Simpati 19 Mei hingga 8 Juni hanya di wilayah Jakarta Timur yang menyatakan tidak memuaskan. Kabag Kamsel, Korps Polisi Lalu Lintas Mabes Polri Kombes … Continue reading Hasil Survey LANSKAP: Warga Tak Puas Operasi Simpatik di Jakarta Timur
Polda Jabar Terbaik Amankan Mudik, Jatim Terburuk
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Barat mendapatkan penilaian paling baik. Hasil ini berdasar survei Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP) terhadap kinerja aparat kepolisian di Pulau Jawa dalam mengamankan arus mudik dan balik Idul Fitri 2013. Direktur LANSKAP Agung Wasono dalam paparannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8/2013), menerangkan, surveinya menggunakan metode … Continue reading Polda Jabar Terbaik Amankan Mudik, Jatim Terburuk
SBY Has Overseen Real Growth, but The Question Is: Who Really Benefited?
In his speech to the House of Representatives on Aug. 15, President Susilo Bambang Yudhoyono claimed that his administration had successfully implemented pro-poor policies and programs. He stressed the progress made in Indonesia’s development, citing a number of macro-economic indicators, especially the country’s resilience during the global economic crisis in 2008. He reminded the … Continue reading SBY Has Overseen Real Growth, but The Question Is: Who Really Benefited?
RUU Pilkada: Kepala Daerah Dipilih DPRD mengembalikan Indonesia ke Rezim Orde Baru
Direktur Eksekutif LANSKAP, Agung Wasono SICOM-Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP), Agung Wasono bersama Nuruzzaman Amin (Peneliti LANSKAP) melalui siaran persnya yang di terima SICOM Selasa (9/9/14) di Jakarta mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini RUU Pilkada sedang dibahas di Panja Komisi II DPR RI. Di dalam rumusan mengenai Pemilihan … Continue reading RUU Pilkada: Kepala Daerah Dipilih DPRD mengembalikan Indonesia ke Rezim Orde Baru
Kalau Dipilih DPRD, Kepala Daerah Bisa Dimakzulkan Kapan Saja
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti lembaga analisa ekonomi, politik, dan kebijakan publik, Nuruzzaman Amin, menyatakan kepala daerah jika menjadi mandataris DPRD bisa dimakzulkan kapan saja. “Hal ini akan mengembalikan ke rezim sentralisasi, bukan lagi desentralisasi di Kabupaten/Kota,” paparnya, di Jakarta, Senin (8/9). Desentralisasi memberikan kewenangan besar ke Kabupaten/Kota karena Kepala Daerah mempunyai legitimasi politik tinggi melalui … Continue reading Kalau Dipilih DPRD, Kepala Daerah Bisa Dimakzulkan Kapan Saja
Survei LANSKAP, Polda Jabar Paling Baik Layani Pemudik
JAKARTA - Selama arus mudik dan balik lebaran 2013, jalur Simpang Bawen, Semarang, Jawa Tengah, ternyata mendapatkan nilai kinerja tertinggi di masyarakat atau sangat memuaskan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (Lanskap) Simpang Bawen mendapatkan nilai kinerja aparat kepolisian mencapai 8,21 persen dengan harapan 9,25 persen serta Gap 1,05 persen. Selanjutnya … Continue reading Survei LANSKAP, Polda Jabar Paling Baik Layani Pemudik
Inefisiensi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, jumlah anggaran dari APBN untuk penanggulangan kemiskinan selalu naik. Pada tahun 2010 anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN naik Rp. 27,8 triliun dari Rp. 66,2 triliun pada tahu sebelumnya menjadi Rp. 94 triliun atau setara dengan kenaikan 42%. Namun angka kemiskinan hanya mampu … Continue reading Inefisiensi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Korupsi di Indonesia; Mayoritas pada Pengadaan Barang dan Jasa
Sebagian besar tindak pidana korupsi yang merugikan negara berkaitan dengan APBN/APBD. Tipe korupsi yang mayoritas menjadi praktek di Indonesia berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah terjadi dan mudah dilakukan dengan melakukan mark up (penggelembungan harga) dan penyalahgunaan kewenangan. "Lebih dari 60 persen yang ditangani Komisi Pemberantasan … Continue reading Korupsi di Indonesia; Mayoritas pada Pengadaan Barang dan Jasa
Kualitas Parlemen; Politik Transaksional Penyusunan Undang-Undang
Salah satu cara menilai kualitas parlemen adalah dengan membandingkan target legislasi dan realisasinya. Untuk DPR RI periode 2009 – 2014 ini, semua tahun ditutup dengan target prolegnas yang tidak pernah tercapai, bukan hanya tidak tercapai tapi sangat jauh dari target yang mereka susun sendiri. Dari tahun 2010, pemenuhan target prolegnas tidak pernah lebih dari 50%. … Continue reading Kualitas Parlemen; Politik Transaksional Penyusunan Undang-Undang
Kompetensi Pegawai di Indonesia; Hanya 5% PNS yang kompeten
Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menyimpulkan bahwa mayoritas pegawai negeri sipil tak memiliki kompetensi yang memadai. "Dari 4,7 juta PNS yang ada, hanya lima persen yang memiliki kompetensi. PNS di Indonesia sebenarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu struktural dan fungsional. Sayangnya, kelompok fungsional ini tak diisi oleh tenaga ahli di bidangnya”. Demikian … Continue reading Kompetensi Pegawai di Indonesia; Hanya 5% PNS yang kompeten
LANSKAP Indonesia 